GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN DI INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Di era reformasi ini, masyarakat umum dan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya, memerlukan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bahwa bangsa kita akan berhasil menjalani proses demokratisasi dan kemudian mencapai cita-cita kehidupan yang adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan. Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya padu dan lebih masuk akal. Seseorang menjalani proses sebagai pemimpin dengan menerapkan seluruh atribut kepemimpinannya (keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan ketrampilan). Bernard Bass dalam buku Kepemimpinan B.R. Wirjana (2005:3) menjelaskan bahwa ada tiga cara dasar untuk menjadi pemimpin, yaitu beberapa pembawaan kepribadian yang memungkinkan seseorang secara alami mencapai peran kepemimpinan (Trait Theory), adanya krisis atau kejadian yang penting menyebabkan seseorang muncul untuk menghadapinya sehingga menampilkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang luar biasa pada seseorang (The Great Events Theory), dan yang memilih untuk menjadi pemimpin.

Dewasa ini kita telah mengetahui berbagai macam karekteristik pemimpin dengan berbagai macam pula manajemen yang diperankan, sebagai pemimpin yang ideal tanpa memiliki rasa kepentingan bersifat mementingkan sebagian pihak, tentunya figur seorang pemimpin yang selalu membela keperluan rakyatlah yang kita harapkan. Sebagai bangsa yang mayoritas dengan keberagaman agama, budaya, suku, dan ras kemudian melahirkan bermacam pemikiran pola tingkah laku dan sifat, sebagai pemimpin harus dapat menselaraskan kebergaman ini sehingga tidak ada yang merasa di kucilkan, inilah salah satu tantangan yang berada dalam kondisi serba modernisasi.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu

1.      Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan?

2.      Apa yang dimaksud dengan Tipe dan Gaya kepemimpinan?

3.      Bagaimana Gaya Kepemimpinan Presiden di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun dan dari kata “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Menurut James L. Gibson dalam Pasolog (2010:110), Kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Menurut Ralph M. Stogdill dalam Ambar Teguh Sulistyani (2008:13), Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Menurut Joseph C. Rost dalam Ambar Teguh Sulistyani (2008:13), Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Selain pendapat para ahli diatas tentu masih terdapat banyak pendapat lagi terkait dengan definisi kepemimpinan itu sendiri. Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2  Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Dalam memimpin, seorang pemimpin tentu memiliki gaya dan style yang berdeda-beda dengan pemimpin lain. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya atau style hidupnya akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinannya. Kartini Kartono dalam Pasolog (2010:118), membagi tipe kepemimpinan dalam delapan tipe, yaitu (1) Tipe Karismatik, (2) Tipe Peternalistik, (3) Tipe Militeristik, (4) Tipe Otokratis,, (5) Tipe Laissez Faire, (6) Tipe Populistis, (7) Tipe Administratif/Eksekutif, (8) Tipe Demokratis yang kemudian dirangkum dalam lima tipe kepemimpinan yaitu:

  

1.      Tipe Kepemimpinan Otokrasi

Pemimpin yang bertipe otokrasi, yaitu dalam mengambil keputusan dipusatkan dalam pemimpin. Dalam hal ini pemimpin bebas untuk menentukan kebijakan dan menyusun, mendefinisikan dan memodifikasi tugas-tugas sesuai dengan keinginannya. Pemimpin otokrasi diwarnai printah –perintah yang dirujukan dengan bawahan. Manfaat gaya otokrasi ini iyalah dalam hal pengambilan keputusan yang terpusat pada pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat. Akan tetapi bagi pegawa yang tidak menguntungkan karena keutusan yang diambil biasnya tidak sesiuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan ketergantungan pada pimpinan, maupun kepastian terhadap tujuan organisasi.

2.      Tipe demokratik

Pemimpin yang tipe demoratik populer ada era manajemen neo-klasik, pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif agar terwijudkrja sama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan memberdayakan bawahan dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini membebaskan pimpinan dalam hal tanggung jawab pengambilan keputusan. Tetapi pendekatan ini mengharuskan untuk mengakui kecakapan para bawahan dalam mengajukan usul-usul dan ketegasn yang didasarkan pada latihan dan pengalman mereka.

3.      Tipe Karismatik

Pemimpin yang bertipe karismatik memiliki bebarapa hal yaitu : (1) kekuatan energi yang sangat luar biasa, (2) memiliki daya tarik yang tinggi dan, (3) wibawa yang alami. Sehingga ia mempunyai pengikut tanpa dimobilisasi. Bahkan ada yang menyebut pemimpin karismatik diaanggap memiliki kekuatan gaib (supranatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diberikan oleh sang pencipta.

4.      Tipe Laissez Faire

Pemimpin yang bertipe laissez faire yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Dalam artian bahwa membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya. Pemimpin tidak ikut berpatisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kegiatan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan sendiri.

5.      Tipe Paternalistik

Pemimpin yang bertipe peternalistik pada umumnya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional dan agraris, pemimpin yang bertipe peternalistik dapat dilihat dari: (1) hubungan famili atau ikatan promodial, (2) adat istiadat yang sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku, (3) hubungan peribadi yang masih menonjol. Ciri utama masyarakat tradisional yaitu rasa hormat yang tinggi kepada orangtua atau seorang yang dituakan. Orang tua atau orang yang dituakan dihormati karena perilakunya dapat dijadikan teladan atau panutan oleh orang lain.

2.3  Gaya Kepemimpinan Presiden Di Indonesia

2.3.1        Presiden Soekarno: Pemimpin yang Memperhatikan Keseimbangan

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Semasa hidupnya, Soekarno adalah sosok yang senantiasa  belajar apa saja dan dari siapa saja. Soekarno adalah seorang pemimpin yang lentur terhadap gaya, tetap tegas dalam standar, teristimewa di tengah kemajemukan rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertempramen meledak-ledak, tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Gaya kepemimpinan yg diterapkan oleh Ir. Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yg juga menonjol dan Ir. Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif & inovatif serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya, pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat (Amerika dan Eropa). Ir. Soekarno adalah pemimpin yang kharismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan Bangsanya. Oleh karena itu visi dan misi saja tidaklah cukup jika seorang pemimpin ingin berhasil dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin dituntut untuk mengembangkan kecerdasan emosional agar mampu menghargai perbedaan di sekitarnya dan menjaga hubungan emosional para pengikutnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

2.3.2        Presiden Soeharto: Dibenci, Dipuji Untuk Kemudian Dirindukan

Diawali dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto, maka Era Orde Lama berakhir diganti dengan pemerintahan Era Orde Baru. Pada awalnya sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah kesederhanaan, keberanian dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, tahan menderita dengan kualitas mental yang sanggup menghadapi bahaya serta konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan.Gaya Kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyal visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian. Tahun-tahun pemerintahan Suharto diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara memiliki peran dominan di dalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai alat pertahanan negara. Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih dari 30 tahun dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dalam negeri dengan cara pembatasan jumlah partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan politik. Sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia diberikan kepada militer, dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa Golkar.

Bila melihat dari penjelasan singkat di atas maka jelas sekali terlihat bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, dominan, dan sentralistis. Sebenarnya gaya kepemimpinan otoriter yang dimilikinya merupakan suatu gaya kepemimpinan yang tepat pada masa awal terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa itu tingkat pergolakan dan situasi yang selalu tidak menentu dan juga tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Presiden Soeharto juga cenderung direpresentasikan sebagai seorang pemimpin yang lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibanding pembangunan sektor-sektor lainnya.

  

2.3.3        Presiden BJ. Habibie: Cerdas, Dan Tahan Banting

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Menjadi presiden bukan karena keinginannya. Hanya karena kondisi sehingga ia jadi presiden. Orang yang cerdas tapi terlalu lugu dalam politik. Karena ingin terlihat bagus, ia membuat blunder dalam masalah timor timur. Sebenarnya gaya kepemimpinan Presiden Habibie adalah gaya kepemimpinan Dedikatif-Fasilitatif, merupakan sendi dan Kepemimpinan Demokratik. Pada masa pemerintahan B.J Habibie ini, kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Habiebi sangat terbuka dalam berbicara tetapi tidak pandai dalam mendengar, akrab dalam bergaul, tetapi tidak jarang eksplosif. Sangat detailis, suka uji coba tapi tetapi kurang tekun dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam penyelengaraan negara, Habibie pada dasarnya seorang liberal karena kehidupan dan pendidikan yang lama di dunia barat. Gaya komunikasinya penuh spontanitas, meletup-letup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan risikonya. Tatkala Habibie dalam situasi penuh emosional, ia cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara cepat. Seolah ia kehilangan kesabaran untuk menurunkan amarahnya. Bertindak cepat, rupanya, salah satu solusi untuk menurunkan tensinya. Karakteristik ini diilustrasikan dengan kisah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang terbuka, namun terkesan mau menang sendiri dalam berwacana dan alergi terhadap kritik.

2.3.4        Presiden Abdurrahman Wahid: Sang Penakluk Yang Pluralis

Pemimpin Indonesia ke-4, Kyai Haji Abdurrahman Wahid terlahir dari desa Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Tokoh nasional dan agama ini lebih akrab dengan sapaan Gus Dur. Beliau dikenal memliki sikap toleransi beragama, sangat liberal dalam pemikirannya, penuh dengan ide, sangat tidak disiplin, dan berkepemimpinan ala LSM. Gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan Responsif-Akomodatif, yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memihki keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif para pelaksana di lapangan, karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Beliau ini awalnya memberikan banyak harapan untuk kemajuan Indonesia. Seolah bisa menjadi figur yang bisa diterima oleh berbagai kelompok didalam dan luar negeri. Tapi setelah menjadi presiden, bicaranya ngelantur tidak karu-karuan. Hari ini A, besok B lusa C. Sebagai rakyat aku sendiri ikut capai mikirin Negara di bawah Gus Dur ini. Orang seperti ini yang dianggap 1/2 wali oleh sebagian orang ini cukup berbahaya untuk memimpin bangsa. Beruntung pada 23 Juli 2001 MPR melengserkannya dari kursi presiden karena kritikan berat dari lawan-lawan politiknya.

2.3.5        Presiden Megawati Soekarno Putri: 10 Tahun Menunggu Kemenangan

Diawal april tahun 2014, Megawati boleh berbagga. Pilihannya menjadi oposisi dalam pemerintahan selama 2 periode terbayar. Selama menjadi presiden, Megawati selalu berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal-hal tertentu megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh Nanggroe Darussalam. Gaya kepemimpinan megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Pemimpin yang satu ini merupakan pemimpin lebih banyak menjual image orang tua beliau, dari pada image dirinya sendiri. Beliau merupakan presidennya “wong cilik”, memang benar “wong cilik” yang sering kami tanya mengenai hal ini banyak yang memilih beliau karena beliau mempunyai perhatian yang tinggi kepada mereka dengan menyediakan bahan pokok murah, namun banyak aset perusahaan negara yang dijual untuk membeli bahan pokok bagi rakyat. Memang orang yang hanya berfikir hidup, akan merasa terbantu sekali dengan model kepemimpinan beliau ini. Namun sebagian orang juga tidak setuju penjualan aset tersebut. kurang dapat memprediksikan gaya pemerintahan beliau, karena semuanya lebih bergantung kepada anggota kabinet daripada sosok beliau sendiri. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Presiden ini cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik. Komunikasinya didominasi oleh keluhan dan uneg-uneg, nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya.

2.3.6        Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Pemimpin Yang Berwibawa dan Bijaksana

Beliau ini presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Orangnya mampu dan bisa menjadi presiden. Juga cukup bersih, kemajuan ekonomi dan stabilitas negara terlihat membaik. Sayang tidak mendapat dukungan yang kuat di Parlemen. Membuat beliau tidak leluasa mengambil keputusan karena harus mempertimbangkan dukungannya di parlemen. Apalagi untuk mengangkat kasus korupsi dari orang dengan back ground parpol besar, beliau keliahatan kesulitan. Sayang sekali saat Indonesia punya orang yang tepat untuk memimpin, parlemennya dipenuhi oleh begundal-begundal oportunis yang haus uang sogokan. Pembawaan SBY, karena dibesarkan dalam lingkungan tentara dan ia juga berlatar belakang tentara karir, tampak agak formal. Kaum ibu tertarik kepada SBY karena ia santun dalam setiap penampilan dan apik pula berbusana. Penampilan semacam ini meningkatkan citra SBY di mata masyarakat. SBY sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak "decisive" (tegas). Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, tetapi selalu defensif terhadap kritik. Hanya sayang, konsistensi Yudhoyono dinilai buruk. Ia dipandang sering berubah-ubah dan membingungkan publik

2.3.7        Presiden Joko Widodo: Tegas, Berani Dan Sederhana

Joko Widodo atau Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia ini lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta. Gaya kepemimpinan seorang Joko Widodo memang tergolong unik, sebab Jokowi, orang-orang menyebutkan memiliki sebuah gaya kepemimpinan yang lain dari pada yang lain dimana semua keputusan keputusan yang diambilnya cenderung nyeleneh namun mengandung sebuah hal yang penting dalam masyarakat. Jokowi hadir begitu cepat, sosok yang begitu dinanti nanti pada jaman seperti sekarang ini, dimana banyak masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi kepemimpinan sekarang ini. Banyak masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan dalam hal kepemimpinan bangsa ini, dan Jokowi pun hadir ditengah tengah kita dengan citra sebuah pemimpin yang sangat peduli dengan kaum kaum kelas bawah dan sangat peduli dengan srakyat kecil, banyak masyarakat Indonesia menggantungkan perubahan bangsa ini pada sosok Joko Widodo. Konsep kepemimpinan Jokowi adalah servant, dimana dalam konsep kepemimpinan ini pemimpin adalah menjadi seorang pelayan, dimana yang dimaksud adalah Jokowi secara langsung terjun kedalam kehidupan masyarakat dan mengetahui bagaimana nasib dan keluhan ynag mereka alami saat ini. Dimana disini Jokowi secara tidak langsung mecritrakan bahwa “saya adalah pelayan anda” dengan motto bekerja dan melayani. Konsep ini lah yang dipegang teguh oleh Jokowi sehingga banyak orang mengidolakan Joko Widodo sehingga beliau mampu menjadi pemimpin No.1 di Negara Indonesia sekarang ini. Jokowi sangat cinta terhadap masyarakat, hal ini terbukti bahwa dia selalu berusaha untuk dekat bahkan menyamakan diri dengan masyarakat.

Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ini bisa menjadi contoh, bagaimana sosok pemimpin yang tegas, berani dan konsisten meski Jokowi dari orang yang terlihat sederhana. saat terpilih menjadi presiden, Jokowi telah menunjukkan ketegasannya dalam memimpin sebagai kepala negara. Di antaranya, Jokowi dengan tegas membatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai kapolri karena diduga melakukan korupsi. Ditambah lagi, memberhentikan sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad karena diduga terlibat kriminal dan kini menjalani proses hukum. Dalam sistem politik yang demokratis, pemimpin yang tegas dan berani tidak identik dengan militer. Latar belakang militer tidak otomatis lebih berani, lebih tegas atau lebih nasionalis. Pemimpin kuat juga tidak sama dengan pemimpin yang membuat kebijakan dan menerobos aturan. Dalam demokrasi di mana hukum dikedepankan, sikap tegas, berani dan konsisten justru bisa ditunjukkan dengan cara-cara yang lembut dan santun seperti Jokowi.

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Setelah kita mengetahui gaya kepemimpinan ketujuh presiden Indonesia, kita tahu bahwa kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Dimana  untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Bekal utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaanya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang.

3.2    Saran

Kita tahu di Indonesia ini Sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan. Paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Jika saja Indonesia di seluruh elemen pemerintahan memiliki pemimpin yang sangat tangguh berkualitas dan berbudaya tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, maka pengikut pun tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Dimana Makin kuat yang memimpin maka makin kuat pula yang dipimpin.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Anas, Azwar dkk. 2014. Jokowi Sosok Satrio Piningit. Yogyakarta: Citra Media

2.      Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

3.      Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : Refika Aditama

4.      Sulistiyani, Ambar Teguh. 2008. Kepemimpinan Profesional; Pendekatan Leadership Game. Yogyakarta: Gava Media

5.      Wirjana, Bernadine dan Susilo Supardo. 2005.  Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya; Yogyakarta: CV. Andi offset

REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

BAB 1

KETENTUAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,

Rencana pembangunan jangka panjang diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang dan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik. Visi merupakan penjabaran cita-cita kita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Visi kemudian perlu dinyatakan secara tegas ke dalam misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju,mandiri, adil dan makmur. Visi itu dijalankan melaui delapan misi pembangunan. Kedelapan misi tersebut yaitu:

1.      Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

2.      Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

3.      Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan.

4.      Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5.      Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

6.      Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

7.      Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

8.      Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional

PENJELASAN DELAPAN MISI PEMBANGUNAN

1.      Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan Beradab

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

2.      Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

3.      Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis Berlandaskan Hukum

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

4.      Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai Dan Bersatu

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

5.      Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

6.      Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan Lestari

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

7.      Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasiskan Kepentingan Nasional

Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

8.      Mewujudkan Indonesia Yang Berperan Aktif Dalam Pergaulan Internasional

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat.

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.  Tahap skala prioritas utama dan strategi RPJM tersebut terdiri atas:

1.      RPJM pertama (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai,adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

2.      RPJM kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian.

3.      RPJM ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapainan daya saing kompetitif perekonomian. Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

4.      RPJM keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menenkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagi wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

1.      Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam penyusunan RPJPN dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

-          Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

-          Musyawarah perencanaan pembangunan

-          Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

2.      Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, melalui tahapan sebagai berikut:

-          Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

-          Penyiapan rancangan rencana kerja

-          Musyawarah perencanaan pembangunan

-          Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

1.      Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

2.      Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya

3.      Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.

4.      Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.

5.      Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya

BAB IV

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan. RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.